Nama : Bambang Apriyadi Sumarno
Kelas : 1EB16
nPm : 22214020
Tugas : Sofskill
A.
KONSEP DAN
PENGERTIAN KEMISKINAN
1. KONSEP KEMISKINAN
Kemiskinan dapat dilihat dari
dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan
relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep
kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar
kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada
perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari
distribusi pendapatan.
Perbedaannya adalah
bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan
angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang
digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan
berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.
1) Kemiskinan Absolut
Kemiskinan
absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat
yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya
tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan
(poverty line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan
hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan
hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai
standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari
melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan
tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat
pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak
miskin.
2) Kemiskinan Relatif
Kemiskinan
relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan
antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil
derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam
kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin
sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya
berada dilapisan terbawah.
2. PENGERTIAN KEMISKINAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh
kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan
merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif
dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan
evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah
mapan,dll.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya
mencakup:
Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari:
sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami
sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk
pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah
diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.
Makan "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian
politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan
mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila
institusi tempatnya bekerja melarang.
B.
GARIS
KEMISKINAN
Garis Kemiskinan (GK)
Konsep Definisi
Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara
dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Rumusan
GK = GKM +
GKNM
Ket : GK
= Garis Kemiskinan
GKM
= Garis Kemiskinan Makanan
GKNM
= Garis Kemiskinan Non Makanan
Kegunaan
Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan
persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan
(poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity
index-P2)
Keterangan Tambahan
Selain dari Susenas Modul Konsumsi dan Kor, variabel lain untuk
menyusun indikator kemiskinan diperoleh dari Survei Paket Komoditi Kebutuhan
Dasar (SPKKD).
Interpretasi
Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100
kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
C.
PENYEBAB DAN
DAMPAK KEMISKINAN
1. PENYEBAB KEMISKINAN
a.
Urbanisasi
Orang berpikir bahwa tinggal di
kota besar akan mendatangkan penghasilan besar. Namun semakin banyak orang yang
datang ke kota besar maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga akan semakin
sedikit. dan hal ini malah akan memperparah tingkat pengangguran.
b.
Korupsi
Hal ini "menyumbangkan"
banyak sekali warga miskin di Indonesia, karena bantuan yang seharusnya untuk
membantu masyarakat miskin malah diambil orang yang tidak bertanggungjawab.
c.
Sumber Daya Alam (SDA)
Ini yang menyebabkan kemiskinan
susah sekali berkurang. Bisa diketahui banyak SDA di Indonesia memiliki
kualitas yang kurang, sehingga para SDA tidak mempunyai keahlian yang bisa digunakan
untuk mendapatkan penghasilan.
d.
Tingkat pendidikan yang rendah
Tidak adanya keterampilan, ilmu
pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki
hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan, masyarakat bisa mengerti
dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi
kehidupan manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa,
salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah,
masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.
e.
Bencana alam
Banjir, tanah longsor, gunung
meletus, dan tsunami dapat menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga
tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau
koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari tidak dapat terpenuhi.
f.
Tidak menjalankan program Keluarga
Berencana (KB)
Masih ada orang yang berpikir
bahwa anak merupakan tabungan masa depan, dan orang yang berpikiran seperti itu
memiliki banyak anak. Namun hal tersebut malah menjadi beban ekonomi yang berat
karena harus menghidupi banyak anggota keluarga.
2. DAMPAK KEMISKINAN
a. Kriminalitas
Semakin banyak orang yang
miskin, maka semakin banyak pula kemiskinan yang terjadi. Masuk akal bila
seorang kepala rumah tangga menghalalkan segala cara untuk menghidupi
keluarganya yang kelaparan.
b. Pengangguran
b. Pengangguran
Pengangguran merupakan
dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal
yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan
mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
c. Bunuh diri
Banyak orang yang putus
asa karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan, sehingga mengambil jalan
pintas.
d. Kebodohan
Semakin banyak rakyat
miskin maka semakin banyak juga yang tidak bisa mendapatkan pendidikan.
e. Kesehatan sulit untuk didapatkan
e. Kesehatan sulit untuk didapatkan
Karena kurangnya pemenuhan
gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga
kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit
yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau
banyaknya penyakit yang menyebar.
D.
PERTUMBUHAN,
KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
1. Hubungan
antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets
Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan
distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses
pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada
korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi:
semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin
besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Studi dari Jantti
(1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan
antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa
Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade
1970an dan 1980an. Jantti membuat kesimpulan semakin besar
ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi,
perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public. Dalam
perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan
semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga
merupakan dua factor penyebab penting.
Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi
pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebuthipotesis
Kuznets. Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari
sejumlah survey/observasi di tiap Negara (time series), Simon Kuznets menemukan
relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita
berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi
dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural)
ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.
2. Hubungan antara Pertumbuhan dan
Kemiskinan
Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak
berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas
di atas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses
pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap
akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang. Namun
banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar
terhadap tingkat kemiskinan di suatu Wilayah/Negara seperti struktur pendidikan
tenaga kerja dan struktur ekonomi.
E.
Beberapa
Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan
Indikator Kesenjangan
Ada sejumlah cara untuk mrngukur tingkat kesenjangan dalam
distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni
axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur
adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the
generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini.Yang paling
sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0
sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang
sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam
pembagian pendapatan.0Kurva Lorenz, Kumulatif presentase dari populasi, Yang
mempunyai pendapatan
Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini
berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini
0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan
dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.
Selain alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum
digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk
dikelompokkan menjadi tiga group : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40%
penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi
dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur
berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan
rendah. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi
pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan
rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat
ketidakmerataan sedang, japabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari
jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut
menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.
Indikator Kemiskinan
Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata
berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar
kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari
besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan
minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan
digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan
minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta
aneka barang dan jasa. Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan,
yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head
Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering
digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index
merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin
adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis
kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non
makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis
kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food
line).
Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan
oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris.
Pertama, the incidence of proverty : presentase dari populasi yang hidup di
dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan,
indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the dept of proverty yang
menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks
jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks
ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis
kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan
dengan formula sebagai berikut :
Pa = (1 / n) ∑i [(z - yi) / z]a
Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a >1. Bagian [(z
- yi) / z] adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan
dari kelompok keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan.
Sedangkan bagian [(z - yi) / z]a adalah presentase eksponen dari besarnya
pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi
dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.
Ketiga, the
severity of property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK).
Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang
memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di
antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga
digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.
F.
Kemiskinan di
Indonesia
Pengentasan
kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di
Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari
AS$2-per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dengan
penghasilan kurang dari AS$2- per hari dari semua negara di kawasan Asia Timur
kecuali Cina. Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan
Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Di samping turut
menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals)
untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok
dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk
mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen
pada tahun 2009. Walaupun angka kemiskinan nasional mendekati kondisi sebelum
krisis, hal ini berarti bahwa sekitar 40 juta orang saat ini hidup di bawah
garis kemiskinan. Lagi pula, walaupun Indonesia sekarang merupakan negara
berpenghasilan menengah, proporsi penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang
dari AS$2-per hari sama dengan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan
ini, misalnya Vietnam.
Ada tiga ciri
yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang
berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per
hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi
rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada
pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya.
Banyak orang yang mungkin tidak tergolong (miskin dari segi pendapatan) dapat
dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan
dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga,
mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah
merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
1. Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka
kemiskinan nasional sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas
garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat
2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan adalah masalah yang lebih
serius dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. Bidang-bidang khusus
yang patut diwaspadai adalah:
·
Angka gizi buruk (malnutrisi) yang
tinggi dan bahkan meningkat pada tahun-tahun terakhir: seperempat anak di bawah
usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia, dengan angka gizi buruk
tetap sama dalam tahun- tahun terakhir kendati telah terjadi penurunan angka
kemiskinan.
·
Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk
dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama, angka kematian ibu di
Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran hidup), tiga kali lebih besar
dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia hanya sekitar 72
persen persalinan dibantu oleh bidan terlatih.
·
Lemahnya hasil pendidikan. Angka
melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di
antara penduduk miskin: di antara kelompok umur 16-18 tahun pada kuintil
termiskin, hanya 55 persen yang lulus SMP, sedangkan angka untuk kuintil
terkaya adalah 89 persen untuk kohor yang sama.
·
Rendahnya akses terhadap air bersih,
khususnya di antara penduduk miskin. Untuk kuintil paling rendah, hanya 48
persen yang memiliki akses air bersih di daerah pedesaan, sedangkan untuk
perkotaan, 78 persen.
·
Akses terhadap sanitasi merupakan
masalah sangat penting. Delapan puluh persen penduduk miskin di pedesaan dan 59
persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki
septik, sementara itu hanya kurang dari satu persen dari seluruh penduduk
Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa.
3. Perbedaan antar daerah yang besar di bidang kemiskinan.
Keragaman antar
daerah merupakan ciri khas Indonesia, di antaranya tercerminkan dengan adanya
perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, terdapat sekitar
57 persen dari orang miskin di Indonesia yang juga seringkali tidak memiliki
akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar hanya sekitar 50 persen masyarakat
miskin di pedesaan mempunyai akses terhadap sumber air
bersih,
dibandingkan dengan 80 persen bagi masyarakat miskin di perkotaan. Tetapi yang
penting, dengan melintasi kepulauan Indonesia yang sangat luas, akan ditemui
perbedaan dalam kantong-kantong kemiskinan di dalam daerah itu sendiri.
G.
Faktor factor
penyebab kemiskinan
Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk kedalam kategori
miskin. Namun, menurut World Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab
kemiskinan, yaitu:
1.
Rendahnya pendapatan dan aset untuk
memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan
dan pendidikan.
2.
Ketidakmampuan untuk bersuara dan
ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat
3.
Rentan terhadap guncangan ekonomi,
terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya.
Bank Dunia (World Bank) memiliki indikator-indikator kemiskinan
yang terdiri dari:
1. Kepemilikan
tanah dan modal yang terbatas
2. Terbatasnya
sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Pembangunan
yang bias di kota
4. Perbedaan
kesempatan diantara anggota masyarakat
5. Perbedaan
sumber daya manusia dan sektor ekonomi
6. Rendahnya
produktivitas
7. Budaya hidup
yang jelek
8. Tata
pemerintahan yang buruk
9. Pengelolaan
sumber daya alam yang berlebihan
Sedangkan menurut Jhinghan (2000) terdapat tiga ciri utama pada
negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari terjadinya
kemiskinan.
1.
Prasarana dan sarana pendidikan yang
tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan
tidak memiliki ketrampilan atau keahlian.
2.
Sarana kesehatan dan pola konsumsi
buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja
produktif. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.
3.
Penduduk terkonsentrasi di sektor
pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan
ketinggalan zaman. Hal ini terjadi karena penduduk tidak memiliki pilihan lain.
Kepemilikan tanah rata-rata per petani cukup sempit dan sebagai akibatnya
mereka terpaksa hidup pada tingkat yang hanya cukup untuk sekedar hidup.
Kartasasmita (1996) juga menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan
dimana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari:
1.
Rendahnya tingkat pendidikan
menyebabkan pengembangan diri yang terbatas.
2.
Rendahnya tingkat kesehatan
dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik,
daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian produktivitas
yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Akibat
dari hal ini adalah bargaining position mereka dalam hampir seluruh kegiatan
ekonomi menjadi lemah.
3.
Terbatasnya lapangan kerja. Selama
lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan
lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan. Keempat, kondisi keterisolasian.
Dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan
roda perekonomiannya.
Sedangkan menurut Sharp (1996) dari sudut pandang ekonomi terdapat
tiga penyebab kemiskinan, antara lain:
1.
Kemiskinan yang muncul karena adanya
ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi
pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam
jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2.
Kemiskinan yang muncul akibat
perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah
berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya mendapatkan upah yang
rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib
yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3.
Kemiskinan yang muncul akibat
perbedaan akses dalam modal.
H.
Kebijakan anti
kemiskinan
Langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan
dijabarkan ke dalam program-program yang tercantum dan tersebar di bab-bab
lain, sebagai berikut:
1.
PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN
Untuk memenuhi hak atas pangan dan meningkatkan sistem ketahanan
pangan akan dilakukan melalui program diantaranya:
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
a.
Peningkatan distribusi pangan,
melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur perdesaan
yang mendukung sistem distribusi untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas
pangan
b.
Diversifikasi pangan, melalui
peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial
terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola konsumsi dengan mutu yang semakin
meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan
alternatif/pangan local
c.
Pencegahan dan penanggulangan
masalah pangan melalui bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan
sesuai dengan bahan pangan lokal, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan
pangan, dan pengembangan sistem antisipasi diri terhadap pangan
d.
Revitalisasi sistem lembaga
ketahanan pangan masyarakat
e.
Penelitian untuk meningkatkan
varietas tanaman pangan unggul
f.
Pemberian subsidi dan kemudahan
kepada petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian
g.
Pelatihan penerapan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan produktifitas dan produksi pangan lokal sesuai dengan
kearifan lokal masyarakat
2.
PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN KESEHATAN
Untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan
yang bermutu dilakukan melalui program-program diantaranya:
2.1.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a.
Pelayanan kesehatan penduduk miskin
di Puskesmas dan jaringannya
b.
Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan
anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan
penyakit menular, dan pengobatan dasar.
2.2. Program
Upaya Kesehatan Perorangan
a. Pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit; dan
b. Pembangunan
sarana dan prasarana rumah sakit di daerah tertinggal secara selektif.
2.3. Program
Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Peningkatan
pendidikan gizi
b.Penanggulangan
Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), kekurangan vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya
c. Peningkatan
surveilens gizi
d.Pemberdayaan
masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
3.
PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN
PENDIDIKAN
Untuk memenuhi hak masyarakat miskin dalam memperoleh layanan
pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender dilakukan
melalui program-program diantaranya:
3.1. Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
a. Penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
b. Peningkatan
upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD/MI yang tidak
melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan
angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender
c. Pengembangan
kurikulum nasional dan lokal termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup
sesuai kebutuhan peserta didik
3.2. Program
Pendidikan Menengah
Penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga
kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, disertai dengan
rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk di
wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan
dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan
pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk
subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu
tanpa diskriminasi gender
3.3.
Program pendidikan Tinggi
a. Penyediaan
sarana dan prasarana termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
b. Penyediaan
subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin
tanpa diskriminasi gender
4. PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN BERUSAHA
Untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan berusaha
yang layak dilakukan melalui program-program diantaranya
4.1. Program
Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
a. Pengembangan
hubungan industrial yang dilandasi hak-hak pekerja
b. Peningkatan
perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakuan yang adil bagi
pekerja
c. Pencegahan
terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak
4.2. Program
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Peningkatan
kemampuan calon tenaga kerja sehingga memiliki kemampuan yang kompetitif
memasuki lapangan kerja baik di luar maupun di dalam negeri.
4.3. Program
Perluasan Kesempatan Kerja Yang Dilakukan Pemerintah
Peningkatan
akses kerja bagi laki-laki dan perempuan dengan kemampuan berbeda; b.
Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pasar kerja di luar negeri.
4.4.
Program Pendukung Pasar Kerja
a. Peningkatan
kemampuan serikat pekerja dan organisasi pengusaha mikro dan kecil dalam
memperjuangkan hak-hak mereka
b. Perlindungan
terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama
4.5. Program
Penciptaan Iklim Usaha Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
a. Perlindungan
dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi;
b. Penyediaan
perijinan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam
perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal bagi
usaha skala mikro
c. Penyediaan
infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.
4.6.
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Pengembangan
usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung
pengembangan ekonomi perdesan terutama di daerah tertinggal dan kantongkantong
kemiskinan.SOAL.
1.18 ayat (1) UUD 1945 menuliskan tentang ?
a. ketentuan mengenai penyedia perijinan otonomi
b. ketentuan menegnai infarstuktur dan jaringan
c. ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di indonesia tercantum dalam pasal
d. ketentuan prograam penciptaan iklim usaha koperasi dan usaha kecil menengah
2. Alasan kenapa anggaran pendapatan direvis dalam tahun anggaran yang sedang berjalan
a. tidak terprediksi-nya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran
b. perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah
c. penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini
d. jawaban a, b dan c benar
3. faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi daerah
a. konsentrasi kegiatan ekonomi
b. alokasi investasi
c. jawaban a dan b salah
d. jawaban a dan b benar
4. salah satu kendala pembangunan di Indonesia Bagian Timur (IBT) dikelompokan kedalam
a. masalah kehidupan pedesaan yang basis pertaniannya masih sangat tradisional
b. masalah pemerataan pendidikan
c. masalah pemeratanan peningkatan pangan masyarakat IBT
d. jawaban a dan b salah
5. tujuan utama dari pembangunan ekonomi regional daerah adalah
a. meningkatkan produktivitas ekonomi daerah
b. meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah
c. jawaban a dan d benar
d. membangun peradaban daerah
VII. Sektor Pertanian
- Sektor Pertanian di Indonesia
Selama periode
1995-1997 PDB sektor pertanian (peternakan, kehutanan & perikanan) menurun
& sektor lain seperti menufaktur meningkat.
Sebelum krisis moneter, laju pertumbuhan output sektor pertanian lebih
kecil dari ouput sektor non pertanian tahun 1999 semua sektor turun kecuali
listrik, air dan gas. Rendahnya pertumbuhan output pertanian disebabkan:
- Iklim kemarau jangka panjang berakibat volume dan daya saing turun
- Lahan lahan garapan petani semakin kecil Kualitas SDM rendah
- Penggunaan Teknologi rendah
Sistem perdagangan dunia pasca putaran Uruguay (WTO/GATT)
ditandatangani oleh 125 negara anggota GATT telah menimbulkan sikap optimisme
& pesimisme Negara LDC’s: Optimis Persetujuan perdagangan multilateral WTO
menjanjikan berlangsungnya perdagangan bebas didunia terbebas dari hambatan
tariff & non tariff Pesimis Semua
negara mempunyai kekuatan ekonomi yang berbeda. DC’s mempunyai kekuatan lebih
besar dari pada LDC’s
Perjanjain tersebut merugikan bagi LDC’s, karena produksi dan
perdagangan komoditi pertanian, industri & jasa di LDC’s masih menjadi
masalah besar & belum efisien sebagai akibat dari rendahnya teknologi &
SDM, shg produk dri DC’s akan membanjiri LDC’s.
Butir penting dalam perjanjian untuk pertanian:
Negara dengan pasar pertanian tertutup harus mengimpor minimal 3 %
dari kebutuhan konsumsi domestik dan naik secara bertahap menjadi 5% dalam jk
waktu 6 tahun berikutnya
Trade Distorting Support untuk petani harus dikurangi sebanyak 20%
untuk DC’s dan 13,3 % untuk LDC’s selama 6 tahun
Nilai subsidi ekspor langsung produk pertanian harus diturunkan
sebesar 36% selama 6 tahun & volumenya dikurangi 12%.
Reformasi bidang pertanian dalam perjanjian ini tdk berlaku utk
negara miskin
- Nilai Tukar Petani
Unsur penting yang dijadikan sebagai indikator
kesejahteraan petani adalah besarnyapendapatan dan perimbangannya dengan
pengeluaran.Dalam kaitan tersebut salah satu alat ukur yang
seringdigunakanadalahnilai tukar petani (NTP).Perhitungan NTPdiperoleh dari
perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar
petani.Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani
terhadap produk yang dibeli/dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input
produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani,semakin baik daya
belipetaniterhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti
secara relatiflebih sejahtera.Simatupang dan Maulana (2008) mengemukakan
bahwapenanda kesejahteraanyang unik bagi rumahtanggatani praktis tidak ada,
sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunyabagipengamatpembangunanpertanian dalam
menilai tingkat kesejahteraan petani.Dengan demikian,NTP merupakan salah satu
indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP,relatif
semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (Silitonga,1995; Sumodiningrat, 2001;
Tambunan, 2003; BPS, 2006;Masyhuri, 2007).Konsep NTP yang dikembangkan BPS,
identikdengan konsep nisbahparitas (parity ratio) yang dikembangkan di Amerika
Serikat pada tahun 1930an(Tomek dan Robinson,1981). Konsep tersebut sampai
sekarang masih digunakan dan secara dinamis dilakukan beberapa modifikasi
sesuai dengan perubahan relatifkomoditas penyusunnya.Konsep nisbah paritas
dirumuskan sebagai
Dengan menggunakan teori keseimbangan umum
Rachmat (2000) menunjukkan bahwaNTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat
kesejahteraan petani. Secara konsepsi arah dari NTP (meningkat atau menurun)
merupakan resultan dari arah setiap komponen penyusunnya, yaitu komponen
penerimaan yang mempunyai arah positifterhadap kesejahteraan petani dan
komponen pembayaran yang mempunyai arah negatifterhadap kesejahteraan. Apabila
laju komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran maka nilai tukar
petani akan meningkat, demikian sebaliknya.Pergerakan naik atau turun NTP
menggambarkan naik turunnya tingkat kesejahteraan petani.
Lebih lanjutRachmat (2000) menunjukkan bahwa
NTP mempunyai karakteristik yang cenderung menurun. Hal ini berkaitan dengan
karakteristik yang melekat dari komoditas pertanian dan non pertanian. Ada tiga
penjelasan mengenai terjadinya penurunan NTP,yaitu: (1) Elastisitas pendapatan
produk pertanian bersifat inelastik,sementara produk non pertanian cenderung
lebih elastis, (2) Perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan
produk manufaktur,dan (3) Perbedaan dalam struktur pasar,dimana struktur pasar
dari produk pertanian cenderung kompetitif, sementara struktur pasar produk
manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah ke pasar
monopoli/oligopoli.
Secara umum, nilaitukar mempunyai arti yang
luas dan dapat digolongkan menjadi limakonsepnilai tukar,yaitu: (1) Nilai Tukar
Barter, (2) Nilai Tukar Faktorial, (3) Nilai Tukar Penerimaan, (4) Nilai Tukar
Subsisten, (5) Nilai TukarPendapatan, dan (6) Nilai Tukar Petani(Diakosawas dan
Scandizzo, 1991; Simatupang, 1992; Simatupang dan Isdijoso, 1992; Rachmat et
al., 2000; Supriyati et al., 2000).
1)
KonsepBarter/Pertukaran Konsep
barter (Nilai Tukar Barter) mengacu kepada harga nisbi suatu komoditas
pertanian tertentu terhadap barang/produk non pertanian. Nilai Tukar Barter
(NTB) didefinisikan sebagai rasio antara harga pertanian terhadap harga produk
nonpertanian.
Konsep nilai
tukar ini mampu mengidentifikasi perbandingan harga relatif dari komoditas
pertanian tertentu terhadap harga produk yang dipertukarkan. Peningkatan NTB
berarti semakin kuat daya tukar harga komoditas pertanian terhadap barang yang
dipertukarkan. Konsep NTB hanya berkaitan dengan komoditas dan produk
tertentudan tidak mampu memberipenjelasan berkaitan dengan perubahan
produktivitas(teknologi) komoditas pertanian dan komoditas non pertanian
tersebut.
2)
Konsep Faktorial Konsep faktorial
merupakan perbaikan dari konsep barter, yaitu dengan memasukkan pengaruh
perubahan teknologi (produktivitas). Nilai Tukar Faktorial (NTF) pertanian
didefinisikan sebagai rasio antara harga pertanian terhadap harga non
pertanian, dikalikan dengan produktivitas pertanian (Zx).Apabila hanya
memperhatikan produktivitas pertanian maka disebut Nilai Tukar Faktorial
Tunggal (NTFT). Apabila produktivitas non pertanian (Zy) juga diperhitungkan,
maka disebut Nilai TukarFaktorial Ganda (NTFG).
3)
Konsep Penerimaan Konsep
penerimaan (Nilai Tukar Penerimaan) merupakan pengembangandarikonsep nilai
tukar faktorial. Nilai Tukar Penerimaan (NTR) merupakan daya tukardari
penerimaan (nilaihasil) komoditas pertanian yang diproduksikan petani per unit
(hektar) terhadap nilai input produksi untuk memproduksi hasil tersebut. Dengan
demikian NTR menggambarkan tingkat profitabilitas dari usahatani komoditas
tertentu. Namun NTR hanya menggambarkan nilai tukar komoditas tertentu, belum
keseluruhan komponen penerimaan dan pengeluaran petani
4)
Konsep Subsisten Konsep
nilai tukar subsisten (NTS) merupakan pengembangan lebih lanjut dari NTR. NTS
menggambarkan daya tukar dari penerimaan total usahatani petani terhadap
pengeluaran total petani untuk kebutuhan hidupnya (Pramonosidhi, 1984).
Penerimaan petani merupakan penjumlahan dari seluruh nilai hasil produksi
komoditas pertanian yang dihasilkan petani dan pengeluaran nilai hasil produksi
komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pengeluaran petani merupakan
penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga dan pengeluaran untuk
biaya produksi usaha tani.
NTS menggambarkan
tingkat daya tukar/daya beli dari pendapatan petani dari usahatani terhadap
pengeluaran rumahtangga petani untuk kebutuhan hidupnya yang mencakup
pengeluaran konsumsi danpengeluaran untuk biaya produksi. Dalam operasionalnya
konsep NTS ini hanyadapat dilakukan pada tingkat mikro, yaitu unit analisa
rumahtangga
Pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP)Secara konsepsi NTP
mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap
produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam
memproduksi usahatani. Nilai tukar petani (NTP Padi) didefinisikan sebagai
rasioantara hargayang diterima petani (HT) dengan harga yang dibayar petani
(HB) atau NTP = HT/HB.Pengukuran NTP dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai
berikut:
dimana:
INTP =Indeks Nilai Tukar Petani,
IT=Indeks harga yang diterima petani,
IB=Indeks harga yang dibayar petani.
Indeks tersebut merupakan nilai tertimbang terhadap
kuantitas pada tahun dasar tertentu. Pergerakan nilai tukar akan ditentukan
oleh penentuan tahun dasar karena perbedaan tahun dasar akan menghasilkan
keragaan perkembangan indeks yang berbeda
- Investasi di Sektor Pertanian
Indonesia sebagai Negara agraris dan maritim,
sektor pertanian merupakan salah satu “penggerak utama” perekonomian Indonesia.
BPS (2011) antara lain menyebutkan bahwa pada tahun 2010 sektor ini menyumbang
15 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, menyerap 42 persen angkatan
kerja. Sektor pertanian berperan sebagai penyedia pangan dan bahan baku
industri serta berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan
demikian, sangat wajar apabila pemerintah menempatkan sektor ini menjadi salah
satu primadona dalam memacu pembangunan nasional. Masyarakat pertanian baik di
dalam maupun luar negeri diberi ruang dan kesempatan yang luas berperan serta
aktif guna mendorong laju pembangunan nasional.
Sesuai dengan KTT Ketahanan Pangan Dunia yang
diselenggarakan pada Bulan November 2009 menghasilkan komitmen untuk
meningkatkan investasi di sektor pertanian dan mengeliminasi masalah kelaparan
lebih cepat dari yang ditargetkan semula. Ada dua komitmen yang berkaitan dengan
investasi pertanian, yaitu: 1) mencegah kecenderungan menurunnya pendanaan
domestik dan asing untuk pertanian, ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan
di negara berkembang dan meningkatkan bantuan publik secara signifikan; dan 2) meningkat
kan investasi baru untuk produksi dan produktivitas pertanian di negara sedang
berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan ketahanan pangan untuk masyarakat.
Tingginya angka kemiskinan
pada negara-negara berkembang menurut Todaro (2006) disebabkan karena penduduknya
sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan mempunyai produktivitas yang
rendah. Faktor-faktor rendahnya produktivitas sektor pertanian di negara
berkembang, yaitu: a) kekurangan peralatan pertanian; b) cara bercocok tanam
yang masih tradisional; c) input modernisasi yang rendah; d) penguasaan Ilmu
pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah; dan e) kurangnya modal. Dengan
demikian, adanya investasi dalam bidang pertanian akan dapat mendorong adanya
inovasi-inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor agribisnis
sehingga mampu memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pelaku usaha pada
khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya.
Pembangunan pada sektor
pertanian di Indonesia diarahkan pada upaya peningkatan mutu, produksi dan
pemasaran hasil pertanian serta mengembangkan usaha tani terpadu guna
memantapkan swasembada pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan
komoditi-komoditi ekspor, komoditi bahan-bahan industri dalam negeri,
meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan
berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peran serta swasta menanam kan
modalnya untuk mengembangkan potensi pertanian.
Peranan
Peningkatan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perokonomian
Investasi di sektor pertanian yang telah
dilaksanakan di berbagai daerah berdasarkan hasil beberapa penelitian telah
terbukti memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesempatan kerja baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme multiplier seperti yang
diuraikan berikut ini.
Investasi, kebijakan ekspor, dan insentif pajak
di sektor agroindustri berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan sektoral,
tenaga kerja dan rumah tangga. Kebijakan ekspor dan investasi di sektor
agroindustri makanan berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan lebih besar
dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri non makanan. Penelitian ini
dilakukan oleh Priyarsono, dkk. (2005) dengan judul “Peranan Investasi Di
Sektor Pertanian Dan Agroindustri Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Distribusi
Pendapatan yang dilakukan dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi”
menggunakan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2002.
Investasi di sektor pertanian mempunyai potensi
yang tinggi untuk ditingkatkan karena prospek pasar komoditas yang makin baik
(harga cukup tinggi) dan tersedianya lahan untuk kelapa sawit, karet dan kakao,
baik oleh perusahaan besar maupun petani. Subsektor peternakan, perikanan,
tanaman bahan makanan serta hortikultura masih memiliki potensi untuk lebih
ditingkatkan dengan memanfaatkan fasilitas investasi.
Untuk meningkatkan pendapatan petani, investasi
di sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan dan perkebunan, dengan
pemilikan lahan yang sangat sempit (sekitar 30 are per petani), dapat
dimanfaatkan melalui kelompok tani (Subak), sekaligus memberdayakannya lembaga
tersebut untuk lebih mensejahtera kan petani. Melalui kelompok tani (Subak)
akan dapat dimusyawarahkan mengenai rencana penggunaan investasi tersebut,
komoditas apa yang diusahakan, ke mana dipasarkan, dan lain sebagainya.
Beberapa hasil penelitian memberikan petunjuk
bahwa Investasi di sektor pertanian telah terbukti berperan perekonomian, yaitu
meningkatkan PDB, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong
pertumbuhan sektor atau industri lainnya melalui multiplier effect dan
dan efek keterkaitan (linkages).
Berdasarkan
uraian di atas diharapkan pemerintah terus berupaya menggairahkan penanaman
modal atau investasi di sektor pertanian daerah, yaitu dengan memperbaiki iklim
investasi, antara lain dengan mempermudah perijinan, mengurangi birokrasi,
menyediakan data/ informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor
agribisnis/ agroindustri serta memperbaiki infrastruktur.
- Keterkaitan Pertanian dengan Industri Manufaktur
Salah satu penyebab krisis ekonomi yakni kesalahan industrialisasi yang
tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sector
pertanian bertambah walaupu kecil, sedangkan industri manufaktur berkurang.
Jepang, Taiwan & Eropa dalam memajukan industri manufaktur diawali dengan
revolusi sector pertanian.
Alasan sector pertanian harus kuat dalam proses industrialisasi:
- Sektor pertanian kuat, pangan akan terjamin, maka tidak akan terjadi kelaparan oleh karena itu kondisi sosial politik setabilil
- Sudut Permintaan Sektor pertanian kuat, pendapatan riil perkapita akan naik, permintaan oleh petani terhadap produk industri manufaktur naik itu berarti industri manufaktur berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian
- Sudut Penawaran permintaan produk pertanian sebagai bahan baku oleh industri manufaktur.
- Kelebihan output sektor pertanian digunakan sebagai sumber investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil dipedesaan.
Kenyataan di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam
industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung
kepada barang impor.
Bidang-bidang yang harus diperhatikan dalam masalah pertanian,yaitu
:
• Peran utama Departemen Pertanian dalam membina hubungan kerja
sama dengan pemerintah daerah.
• Perlu meningkatkan pendapatan petani melalui diversivikasi lebih
lanjut.
• Memperkuat kapasitas regulasi
• Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian
• Mendukung pertumbuhan ICT (teknologi informasi dan komunikasi)
• Menjamin berlangsungnya manajemen irigasi
• Memperbaiki infrastruktur ruralSOAL.
1. rendahnya pertumbuhan output pertanian di sebabkan diantaranya oleh, kecuali....
a. Iklim kemarau jangka panjang berakibat volume dan daya saing turun
b. Lahan lahan garapan petani semakin kecil dan Kualitas SDM rendah
c. Penggunaan Teknologi rendah
d. ketersediaan bibit unggul yang tidak memenuhi kebutuhan petani
2. nilai tukar petanin dapat digolongkan ke beberapa konsep nilai diantaranya, kecuali
a. nilai tukar barter
b. nilai tukar faktorial
c. nilai tukar komanditer
d. nilai tukar pendapatan
3. Peranan Peningkatan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perokonomian di sektor agroindustri adalah ...
a. ketersediaaan lahan bagi para petani
b. peningkatan hasil panen
c. menurunkan kesenjanngan pendapatan sektoral tenaga kerja dan rumah tangga
d. a dan b benar
4. alasan sektor pertanian harus kuat untuk meningkatkan proses industrialisasi
a. daya beli meningkat akibat permintaan di sektor pertanian meningkat
b. daya beli meningkat akibat penawaran di sektor pertanian miningkat
c. penawaran pada sektor pertanian menurun
d. a, b dan c salah
5. 1). Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian
2). Mendukung pertumbuhan ICT (teknologi informasi dan komunikasi)
3). Menjamin berlangsungnya manajemen irigasi4). Pembukaan lahan baru
bidang yang harus diperhatikan terkait masalah pertanian adalah...
a. 1 dan 2
b. 1, 2 dan 3
c. 2 dan 4
d. semua jawaban benar
VIII. INDUSTRIALISASI di INDONESIA
A.
Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Dalam konsep
sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berawal dari revolusi
industri pertama pada pertengahan abad ke-18 di Inggris, yang ditandai dengan
penemuan metode baru untuk permintalan, dan penemuan kapas yang mencipatakan
spesialisasi dalam produksi, serta peningkatan produktivitas dari faktor
produksi yang digunakan.
Sejarah ekonomi
dunia menunjukan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan
teknologi, inovasi, spesialisasi, produksi, dan perdagangan antar negara, yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan
masyarakat mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis
industri.
Tujuan industrialisasi itu sendiri adalah untuk memajukan sumber
daya alam yang dimiliki oleh setiap Negara,dengan didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas,dengan industrialisasi ini maka,Negara berkembanga
yang mampu memanfaatkannya dengan baik,maka akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Negara tersebut.
B.
Faktor pendukung industrialisasi, diantaranya:
- Kegunaan alam yang melimpah
- Jenis lingungan alam yang tersebar di Indonesia sekarang dapat menimbulkan interaksi antara daerah
- Letak Indonesia yang strategis untuk pemasaran produk industri
- Jumlah penduduk yang cukup besar
- adanya penurunan modal asing di Indonesia
- Jalur pemrintahan lebih banyak, sekarang lebih efesien untuk transportasi hasil industri
- Kemampuan teknologi dan inovasi.
- Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita.
- Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat.
- Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi.
- Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.
- Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi.
- Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.
C.
Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional
Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di
suatu negara. Perkembangan industri manufaktur di suatu negara juga dapat
digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu.
Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang
dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.
Sejak krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai
sendi perekonomian nasional, perkembangan industri di Indonesia secara nasional
belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan perkembangan
industri nasional, khususnya industri manufaktur, lebih sering terlihat merosot
ketimbang grafik peningkatannya.
Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga
internasional terhadap prospek industri manufakfur di berbagai negara
memperlihatkan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 60 negara yang menjadi
objek penelitian, posisi industri manuaktur Indonesia beradah di posisi
terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti Vietnam. Riset yang meneliti
aspek daya saing produk industri manufaktur Indonesia di pasar global,
menempatkannya pada posisi yang sangat rendah.
Perkembangan industri manufaktur di Indonesia juga dapat dilihat dari
kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB. Bahkan pada tahun 2005
dan awal tahun 2006, banyak pengamat ekonomi yang mengkhawatirkan terjadinya
de-industrialisasi di Indonesia akibat pertumbuhan sektor industri manufaktur
yang terus merosot.
De-Industrialisasi merupakan gejala menurunnya sektor industri yang
ditandai dengan merosotnya pertumbuhan industri manufaktur yang berlangsung
secara terus menerus. Melorotnya perkembangan sektor industri manufaktur saat
itu mirip dengan gejala yang terjadi menjelang ambruknya rezim orde baru pada
krisis global yang terjadi pada tahun 1998. Selain menurunkan sumbangannya
terhadap produk domestik bruto, marosotnya pertumbuhan industri manufaktur juga
menurunkan kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja.
Sebagai sektor industri yang sangat penting, perkembangan industri
manfaktur memang sangat diandalkan. Penurunan pertumbuhan sektor industri ini
dapat menimbulkan efek domino yang sangat meresahkan. Bukan saja akan
menyebabkan PDB menurun namun yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya
gelombang pengangguran baru. Apa lagi problem pengangguran yang ada saat ini
saja masih belum mampu diatasi dengan baik.
D.
Permasalahan Sektor Industri Manufaktur
1)
Kelemahan Struktural
1. Basis ekspor dan pasar masih sempit walaupun Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam dan teknologi komunikasi, tapi produk dan pasarnya masih terkonsentrasi:
a. Terbatas
pada empat produk (kayu lapis, pakaian jadi, tekstil & alas kaki).
b. Pasar tekstil dan pakaian jadi terbatas pada beberapa negara:
USA, Kanada, Turki dan Norwegia.
c. USA, Jepang & Singapura mengimpor 50% dari total ekspor
tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia.
d. Produk penyumbang 80% dari ekspor manufaktur indonesia masih
mudah terpengaruh oleh erubahan permintaan produk di pasar terbatas.
e. Banyak produk manufaktur terpilih padat karya mengalami
penurunan harga muncul pesaing baru seperti cina dan vietman.
f. Produk manufaktur tradisional menurun daya saingnya sbg akibat
factor internal seperti tuntutan kenaikan upah.
2.Ketergantungan Impor sangat Tinggi
Pada tahun 1990, Indonesia menarik banyak PMA
untuk industri berteknologi tinggi seperti kimia, elektronik, otomotif, dsb,
tapi masih proses penggabungan, pengepakan dan assembling dengan hasil:
a.
Nilai impor bahan baku, komponen dan input perantara masih tinggidiatas 45%.
b.
Industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi dan kulit bergantung kepada impor bahan baku, komponen dan input
perantara masih tinggi.
c.
PMA sector manufaktur masih bergantung kepada suplai bahan baku dan komponen dari LN.
d.
Peralihan teknologi (teknikal, manajemen, pemasaran, pengembangan organisasi dan keterkaitan eksternal) dari
PMA masih terbatas.
e.
Pengembangan produk dengan merek sendiri dan pembangunan jaringan pemasaran
masih terbatas.
3.Tidak ada Industri Berteknologi Menengah
a.
Kontribusi industri berteknologi menengah (logam, karet, plastik, semen) terhadap pembangunan
sektor industri manufaktur menurun tahun 1985 -1997.
b.
Kontribusi produk padat modal (material dari plastik, karet, pupuk, kertas,
besi & baja) thd ekspor menurun 1985 – 1997
c.
Produksi produk dengan teknologi rendah berkembang pesat.
4.Konsentrasi Regional
Industri menengah dan besar terkonsentrasi di Jawa.
2)
Kelemahan Organisasi
a.
Industri kecil dan menengah masih
terbelakangèproduktivtas rendahè Jumlah TK masih banyak (padat Karya).
b.
Konsentrasi Pasar.
c.
Kapasitas menyerap dan mengembangkan
teknologi masih lemah.
d.
SDM yang lemah.
E.
Strategi Pembangunan Sektor Industri
1)
Dalam startegi pelaksanaan industrialisasi:
1. Strategi substitusi impor (Inward Looking).
Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah
Korea dan Taiwan.
Pertimbangan
menggunakan strategi ini:
a. Sumber daya alam dan Faktor produksi cukup
tersedia.
b. Potensi permintaan dalam negeri memadai.
c. Sebagai pendorong perkembangan industri
manufaktur dalam negeri.
d. Kesempatan kerja menjadi luas.
e. Pengurangan ketergantungan impor, sehingga
defisit berkurang.
2. Strategi promosi ekspor (outward looking)
Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam
negeri yang memiliki keunggulan bersaing.
Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :
a. Pasar harus menciptakan sinyal harga yang
benar yang merefleksikan kelangkaan barang baik pasar input maupun output.
b. Tingkat proteksi impor harus rendah.
c. Nilai tukar harus realistis.
d. Ada insentif untuk peningkatan ekspor.
SOAL.
1. memajukan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Negara,dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tujuan dari ..
a. industrialisasi
b. ekonomi moderen
c. repitalisasi pertanian
d. ekspor
2. 1)Kegunaan alam yang melimpah
2) umlah penduduk yang cukup besar
3) kemampuan teknologi dan inovasi
Yang merupakan faktor pendukung industrialisasi adalah...
a. 1 dan 3
b. 3 saja
c. 2 dan 3
d. 1, 2 dan 3
3. gejala menurunnya sektor industri yang ditandai dengan merosotnya pertumbuhan industri manufaktur yang berlangsung secara terus menerus merupakan pengertian,,
a. industrialisasi
b. de-industrialisasi
c. industri
d. a dan b benar
4. permasalahan sektor industri manufaktur diabagi menjadi dua yaitu kelemahan struktural dan kelemahan organisasi berikut ini yang merupakan kelemahan struktural adalah, kecuali...
a. basis ekspor dan pasar sempit
b. ketergantungan impor sangat tinggi
c. jawaban a, b dan c salah
d. konsentrasi regional
5. strategi pembangunan sektor industri dalam strategi pelaksanaan industrialisasi adalah
a. strategi subtitusi impor (Inward Looking)
b. strategi promosi exporr (outward looking)
c. jawaban a dan b salah
d. jawaban a dan b benar
sumber sumber: (sebagian)
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131195-T%2027312-Determinan%20kemiskinan-Tinjauan%20literatur.pdf
http://id.wikipedia.org
http://sirusa.bps.go.id
http://alifapaadanya.blogspot.com
http://ochascorpiogirl.blogspot.com/
https://saefakipratiwi.wordpress.com/
http://ardhiananoerhaq.blogspot.coml
https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/
http://ibnunurafandi.blogspot.com
http://www.ekonomirakyat.org
http://jammyjack.blogspot.com